MONEV EIS DAN EKSEKUSI PERIODE 15 s.d 19 DESEMBER 2025

Periode 15 sd 19 Desember 2025 - MONEV EIS (Evaluasi dan Implementasi SIPP), MONEV EKSEKUSI & MONEV PERKUSI dalam Sepekan
Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No :

Periode 15 sd 19 Desember 2025 - MONEV EIS (Evaluasi dan Implementasi SIPP), MONEV EKSEKUSI & MONEV PERKUSI dalam Sepekan

Rabu 17 Desember 2025 - Audiensi Perkara Nomor 496/Pid.B/2025/PN Mjk

Rabu 17 Desember 2025 - Apresiasi dari Badilum atas Prestasi Memperoleh Predikat Pembangunan SMAP pada Pengadilan Negeri Mojokerto

Senin, 15 Desember 2025 - KPN Mojokerto melantik Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto

Jumat, 12 Desember 2025 - Hakim dan Perwakilan Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Mojokerto melaksanakan Kimwasmat

Periode 8 sd 12 Desember 2025 - MONEV EIS (Evaluasi dan Implementasi SIPP), MONEV EKSEKUSI & MONEV PERKUSI dalam Sepekan

Rabu,10 Desember 2025 - Apresiasi Alih Tugas Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto

Selasa, 9 Desember 2025 - KPN Mojokerto menerima Penghargaan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)

Periode 1 sd 5 Desember 2025 - MONEV EIS (Evaluasi dan Implementasi SIPP), MONEV EKSEKUSI & MONEV PERKUSI dalam Sepekan

Jumat, 5 Desember 2025- Kunjungan dari BADILUM untuk melaksankan evaluasi EIS.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Informasi tentang Performa Pengadilan yang dituangkan dalam Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Mojokerto