MONEV EIS PERIODE 2 s.d 5 FEBRUARI 2026

Periode 2 sd 5 Februari 2026 - MONEV EIS (Evaluasi dan Implementasi SIPP) dalam Sepekan
Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No :

Periode 2 sd 5 Februari 2026 - MONEV EIS (Evaluasi dan Implementasi SIPP) dalam Sepekan

Jumat, 6 Februari 2026 - Dharmayukti Karini Cab. Mojokerto menyelenggarakan Pertemuan Rutin dan Isra Miraj 1447 H

Jumat, 6 Februari 2026 - Mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial secara daring

Jumat, 30 Januari 2026 - Melaksanakan public campaign tolak gratifikasi siap menerapkan SMAP

Kamis, 29 Januari 2026 - Penandatanganan Perjanjian Kerja sama PN Mojokerto dengan SLBN Seduri tentang Penyedia Layanan bagi Penyandang disabilitas

Kamis, 29 Januari 2026 - Sosialisasi Internal dan Eksternal PERMA No 4 Tahun 2019 oleh Hakim PN Mojokerto

Rabu, 28 Januari 2026 - Telak dilaksankaan Rapat Evaluasi Kinerja Periode Januari 2026

Selasa, 27 Januari 2026 - Menghadiri Bimbingan Teknis Penerapan UU No.25 Tahun 2025

Senin, 26 Januari 2026 - KPN Mojokerto bersama jajaran Forkopimda Kab Mojokerto menghadiri Rapat Koordinasi

Kamis 22 Januari 2026 - Pengadilan Negeri Mojokerto melaksanakan kegiatan Eksternalisasi SMAP dengan mengundang stakeholder eksternal
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Informasi tentang Performa Pengadilan yang dituangkan dalam Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Mojokerto